Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat mengalungkan kokarde kepada peserta Pelatihan Teknis Reformasi Birokrasi bagi ASN, Selasa (9/7/2019). (Foto: Wahyu)


Pemerintahan

Gubernur Sumbar: ASN Perlu Tinggalkan Pelayanan Konvensional

PADANG (SumbarFokus)

Seiring kemajuan teknologi informasi, hendaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggalkan pelayanan secara konvensional, terutama pelayanan yang menyita waktu lama, berbelit-belit, serta antrean panjang, yang berdampak pada mutu pelayanan.

"ASN wajib lebih kreatif, inovatif, efektif, praktis, dan memiliki trobosan dalam pelayanan publik, bukan konvensional lagi," kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno  saat membuka Pelatihan Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumbar di Padang, Selasa (9/7/2019).

Dalam pelatihan yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar itu, ia meminta ASN mampu berkontribusi lebih siginifikan, baik dalam perbaikan efisiensi maupun efektivitas birokrasi. Ini untuk menjadi pemicu peningkatakan pelayanan demi pertumbuhan ekonomi.


Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, namun sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat. Reformasi birokrasi diharapan menciptakan pelayanan birokrasi dan aparatur yang berkualitas lebih baik, seperti pelayanan yang lebih ringkas, cepat, dan praktis dalam merespon keluhan masyarakat.

"Kita harapkan, ke depan tidak ada lagi pengurusan dari meja ke meja, berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Usahakan urusan cukup sampai satu hari saja, selesai!” tegas Irwan.

Disebutkan, masyarakat betul-betul mengharapkan kontribusi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya secara efektif, efisien, profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Ia menjelaskan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah harus mengubah mindset dan mulai melakukan berbagai program pemerintah. Setiap ASN harus profesional, berkualitas, berintegritas, serta memiliki etos kerja yang tinggi.

"Pada zaman orde lama para pejabat maunya minta dilayani, dihargai dan maunya dihormati. Tapi sejak zaman reformasi birokrasi terbalik, pejabat termasuk ASN yang harus melayani masyarakat," kata Gubernur.

Reformasi birokrasi, disebutkan, harus jadi program utama yang diharapkan mampu membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Upaya itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi, untuk menunjang efisiensi kerja.


"Dengan pengguna sistem digital internet, pelayanan dokumen bisa diproses secara online, akses cepat, tepat serta kepastian informasi," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar Jefrinal Atifin menambahkan, pelatihan bagi ASN ini perlu dilakukan untuk penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, efisien, dan efektif dalam bekerja. Dengan harapan ASN bisa mewujudkan good governance, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pelatihan Reformasi Birokrasi ini diikuti 30 ASN, dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, dari 9-16 Juli 2019 nanti," ujarnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2022